KPK Dorong DPRD Hasil Pileg 2014 Segera Teken Pakta Integritas
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi usulan agar anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif 2014 menandatangani pakta integritas. Komisi antirasuah itu bahkan menyarankan penandatanganan pakta integritas dilakukan sesegera mungkin.
"KPK tentu saja mendorong ada pakta integritas untuk anggota DPRD. Cuma saat ini belum dilakukan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (5/9).
Menurut Johan, penandatanganan pakta integritas bisa dilakukan pada saat pejabat daerah itu dilantik. "Jadi misalnya di provinsi pas dilantik, mereka diminta menandatangani pakta integritas, DPRD atau calon gubernur," ujarnya.
Lebih lanjut Johan mengatakan, KPK memang sudah melakukan pencegahan korupsi di daerah. Di antaranya melalui sistem kajian birokrasi.
Contoh kajian yang sudah dilakukan KPK misalnya dalam hal pelaksanaan haji dan bantuan sosial. Dari hasil kajian, lembaga antikorupsi itu memberikan suatu rekomendasi. Tujuannya agar para pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah bisa berhati-hati.
"Saya kasih contoh pelaksanaan haji, masalah haji itu dikaji hasilnya rekomendasi. Contoh lainnya pemakaian bansos. Bansos banyak disalahgunakan, rekomendasi harus hati-hati, prudent," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Dodi Riatmadji mengatakan, penandatanganan pakta integritas anggota DPRD sangat dibutuhkan. Bahkan, jika perlu dengan menggandeng KPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Merujuk pada data yang dimiliki Kemendagri, ada banyak aparatur pemda, pejabat daerah maupun anggota DPRD yang terseret kasus korupsi. Bahkan khusus DPRD, selama periode 2005 hingga Agustus 2014 ada 3.169 orang yang tersangkut masalah hukum.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi usulan agar anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif 2014 menandatangani pakta integritas.
- Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu-Sabu Hasil Penindakan pada Awal Maret
- 5 Tokoh Perempuan Dianugerahi Leading Women Award 2024, Ada Chief Sustainability Officer APP Group
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten se-Sumsel
- Waspada, Jumlah Gempa di Gunung Ile Meningkat Signifikan