KPK Tegaskan Agus Rahardjo Bersih dari Kasus e-KTP, Ini Penjelasannya

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Mendagri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan menegaskan, KPK mestinya juga memeriksa Agus dalam kasus korupsi e-KTP karena pernah ikut membahas proyek yang nilainya sekitar Rp 6 triliun itu.
Namun, penyidik KPK merasa belum perlu memeriksa Agus. "Untuk saat ini tidak akan diperiksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha, Kamis (27/10).
Menurut Priharsa, belum ada rencana penyidik memeriksa Agus. Dia menjelaskan, usai Agus dilantik sebagai pimpinan KPK akhir 2015, sejumlah kasus termasuk e-KTP sudah dibahas dalam forum gelar perkara bersama tim penyidik.
"Sudah dipaparkan. Termasuk di antaranya posisi Pak Agus sebagai kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, red)," kata Priharsa.
Menurut Priharsa, saat ekspose itu dinyatakan bahwa Agus tidak ada kaitan dengan proyek e-KTP yang diusut KPK. "Saat itu sudah klir berkaitan dalam proyek itu," tegas Priharsa.
Karenanya Priharsa menegaskan Agus tidak punya konflik kepentingan dalam menangani kasus e-KTP. Tim penyidik juga sudah memeriksa pihak dari LKPP dan dokumen rekomendasi yang disampaikan kepada Kemendagri. "Tidak ada conflict of interest," tegasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam kasus kartu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting