KPU Batubara Bantah Curang

Menangggapi dugaan tersebut, Agussyah menyatakan tidak ada relevansinya sama sekali dengan penyelenggaraan Pilkada Batubara.
“Perjanjian jasa hukum itu juga telah berakhir tahun 2008 lalu. Selain itu sejak Chairil Anwar dilantik sebagai komisioner KPU, beliau sudah tidak aktif lagi menjalankan profesi kepengacaraan. Sehingga secara pribadi maupun kelembagaan, sebagai komisioner KPU, tidak ada hubungan keberadaan Chairil Anwar dalam rangka dukung mendukung dengan pasangan calon nomor 6,” ujarnya.
Dalam sidang kali ini, Rangga Budiantara selaku Kuasa Hukum pihak terkait, Oka Arya-Harry Nugroho, juga menampik semua tudingan yang dikemukakan pemohon.
Semisal terkait modus tersembunyi dibalik pengerahan siswa SLTA, Rangga mengakui memang ada kegiatan dengan pelibatan siswa. Namun kegiatan lebih kepada penjaringan bakat dan minat prestasi olahraga dalam rangka persiapan hari olahraga nasional yang setiap bulan September diperingati.
“Kami juga membantah dugaan politik uang. Tidak pernah pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung melalui tim kampanye atau menyuruh pegawai negeri sipil, apa lagi perangkat daerah, desa untuk menyampaikan money politics," katanya.
Setiap arahan yang disampaikan pihak Terkait selaku bupati, kata Rangga, adalah untuk menjaga netralitas bagi pegawai negeri sipil dan aparat perangkat daerah serta membantu pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batubara 2013.(gir/jpnn)
JAKARTA - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Agussyah Ramadani Damanik, menyatakan calon Bupati Oka Arya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026