KPU DKI Tak Berdaya Hadapi Dugaan Politik Uang

Ia menegaskan, KPU DKI hanya bisa memberikan sanksi atas pelanggaran administratif saja. Sementara untuk tindak pidana pemilu seperti politik uang, sanksinya berasal dari Panwaslu.

"KPU sifatnya pelangggaran administratif misalnya pembatalan calon. Sanksi administratif rekomendasi dari Panwas yang disertai bukti-bukti," papar Jamal.

Tak adanya aturan yang melarang kampanye sebelum adanya penetapan calon dinilai rentan dengan praktik politik uang. Sebelumya, Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menduga bahwa salah satu bakal cagub DKI Jakarta ada yang menjanjikan pemberian uang dan hadiah untuk relawan yang bisa merekrut pemilih. (dil/jpnn)