KPU Pusat Restui Tahapan PSU Buton

Di ujung pembicaraan, Nasruan menyatakan bahwa rapat yang barusan diikutinya tidak bisa juga dikatakan sudah clear 100 persen. "Tapi kami siap mencairkan dana PSU sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku," kata Nasruan.

Anggota KPU, Abd Syahir yang juga mengikuti pertemuan tersebut juga menyatakan bahwa pada prinsipnya, hasil pertemuan tersebut semua menyepakai bahwa PSU Buton tidak ada masalah, hanya diperlukan koordinasi antara KPU dengan Pemkab Buton, khususnya terkait anggaran. "Kalau soal DK yang kini diwacanakan di Sultra, itu prosesnya tetap jalan tapi tidak mengganggu jadwal tahapan yang sudah disusun," kata Syahir, usai rapat itu.

Dalam pertemuan itu juga ditegaskan bahwa jadwal dan tahapan yang disusun KPU Buton sudah sesuai dengan peraturan KPU terkait penyusunan jadwal Pilkada yang tidak boleh bertepatan dengan hari-hari besar nasional dan keagamaan. "Kami berharap agar Pemkab Buton bisa secepatnya mencairkan anggaran PSU itu karena jadwal tahapan sekarang sudah berjalan," tandasnya.

Terkait pertanyaan Pls Ketua DPRD Buton, Saleh Ganiru yang sempat menyinggung legitimasi KPU Buton, lanjut Syahir, dalam rapat itu pun dipaparkan bahwa sudah jelas sesuai surat KPU tertanggal 12 Oktober, memerintahkan KPU Buton melaksanakan PSU, itu berarti tidak ada masalah dengan legitimasi. "Nah terkait dugaan pelanggaran kode etik, sekarang ini kan sudah sementara dilakukan klarifikasi itu, kalau bukti kuat maka DK dibentuk, tapi proses klarifikasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kerja-kerja KPU," katanya. (abi/awa/jpnn)