KPUD Kalteng: Pasangan Sohib Unggul 3,04 Persen
Rapatkan Barisan dan Wujudkan Kalteng Sejahtera

jpnn.com - PALANGKA RAYA – Rapat pleno pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Tengah (Kalteng) di Hotel Aqurius, Sabtu (6/2/2016).
Perolehan suara nomor urut 1, Sugianto Sabran-Habib Ismail (Sohib) 518.895 (51.52 persen), lebih unggul dari nomor urut 2, Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar (Wibawa) 488.218 (48.48 persen).
“Alhamdulilah kami lebih unggul dari pasangan nomor urut 2 dengan selisih suara 30.677 serta terpaut 3.04 persen,” ujar Sugianto Sabran di DPP Partai Golkar, Palangka Raya, Sabtu (6/2/2016).
Perolehan suara masing-masing pasangan kabupaten/kota: Katingan 1. 26.724 2. 33.652; 2. Gunung Mas 1. 9.649, 2. 35,655; 3. P. Raya 1. 43.562, 2. 62.196; 4. Seruyan 1. 39.773 2. 25.081; Kotim 1. 100.896, 2. 63.767; Kobar 1. 59.551, 2. 42.600; Lamandau 1. 18.351, 2. 16.240.
Selain itu, Sukamara 1. 11.080. 2. 8.238; Bartim 1.19.588. 2. 28.160; Barsel 1. 31.417. 2. 30.302; Barut 1. 29.810. 2. 24.872; Mura 1. 17.717. 2. 33.356; Kapuas 1. 81.316.2. 58.408; serta Pulpis 1. 29.441. 2. 25.651.
Keunggulan ini, lanjut Sugianto, merupakan kemenangan rakyat Kalteng semuanya. Sudah selayaknya menatap masa depan yang lebih baik dalam banyak hal.
“Keunggulan ini bukan millik pasangan nomor urut 1, Sobib. Tapi hakikatknya merupakan kemenangan rakyat Kalteng semua baik yang mendukung ataupun yang tidak,” tandasnya.
Selain itu, sudah saatnya Kalteng bangkit dan bersama-sama untuk membangun dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mengatasi kemiskinan secara signifikan.
PALANGKA RAYA – Rapat pleno pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026