Kualitas Tenaga Kerja Tanggungjawab Pemerintah
Senin, 18 Maret 2013 – 15:14 WIB
"Karena masalah utama kita adalah kemiskinan, bahwa 50 persen dari penduduk indonesia itu miskin. Selama ini kenaikan selalu berkutat pada upah buruh sendiri. Lalu apakah itu efektif untuk mengurangi angka kemiskinan?," tutur Sigit.
Selain itu, peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah upah buruh masih sangat sedikit. Menurutnya, kesejahteraan tenaga kerja tidak bisa dilihat hanya dari segi upah."Dalam hal ini pemda dan pempus juga harus terlibat dalam pembinaan buruh," tegas Sigit. (chi/jpnn)
JAKARTA -- Pemerintah harus terlibat dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan tenaga kerja non-upah dari segi kualitas. Hal itu diminta Komite
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kuartal I 2024, Pegadaian Raih Laba Rp 1,4 Triliun
- Harga Emas Antam Sabtu (27/4) Naik Rp 7 Ribu Per Gram
- Ikhtiar Petani Indramayu Dukung Upaya Pemerintah Stabilkan Pasokan & Harga Bawang Merah
- Prabowo-Gibran Bakal Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Bamsoet Buka Suara
- Didimax Bagikan Tip Sukses Belajar Trading Forex untuk Pemula, Cek di Sini
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada