Kubu Agung Siapkan Penjaringan Balon Kada
jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar pimpinan Agung Laksono tidak terpengaruh dengan putusan PTUN Jakarta yang menetapkan SK menkumham tentang pengesahan kepengurusan kubu Munas Ancol belum bisa dilaksanakan. Kubu Agung tetap merasa punya legalitas.
"Legalitas formal (SK menkumham, red) yang mengakui kepengurusan pimpinan Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali belum dicabut," ujar Leo Nababan, Jubir DPP Golkar kubu Agung, kepada JPNN, kemarin (6/4).
Dikatakan, DPP pimpinan Agung masih sah, meski ada putusan PTUN Jakarta. Menkumham Yasonna Laoly sendiri, lanjut Leo, sudah mengatakan bahwa SK pengesahan pengurusan DPP pimpinan Agung masih sah meski ada putusan PTUN.
"Menkumham juga sudah bilang, kalau kalah akan banding. Berarti kan masih lama itu proses hukumnya. Nah, SK menkumham berarti masih berlaku, tidak dicabut. Ketua KPU juga sudah menegaskan untuk pilkada tetap mengacu pada legalitas yang disahkan menkumham. Jadi, Golkar (kubu Agung, red) tetap akan mengikuti pilkada, sesuai dengan SK Menkumham," kata Leo.
Dia juga memastikan, DPP Golkar pimpinan Agung akan mengikuti pilkada serentak Desember 2015. DPP bersama DPD Golkar di daerah akan segera membentuk tim penjaringan bakal calon (balon) kepala daerah.
"Karena pendaftaran pasangan calon itu dilakukan 22 Juli, maka kami masih punya waktu, mampu untuk melakukan penjaringan, termasuk melakukan survei," kata Leo.
Dia mengingatkan para peminat kursi kepala daerah yang ingin maju lewat Golkar, agar tidak salah ikut penjaringan. "Kalau mau ikut pilkada, jangan salah masuk kamar," ujar mantan staf khusus Agung saat menjabat sebagai menko kesra itu. (sam/jpnn)
JAKARTA - Partai Golkar pimpinan Agung Laksono tidak terpengaruh dengan putusan PTUN Jakarta yang menetapkan SK menkumham tentang pengesahan kepengurusan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Galangan Kapal Milik Panji Gumilang Disegel, Alvin Lim Merespons
- Setelah Menantang Rocky Gerung, Hotman Kini Diajak Tanding Tinju oleh Benny Wullur
- Komisi III: TPPU Panji Gumilang Prioritas, Harus Diusut Tuntas
- Pemerhati Kebijakan Publik: Perdagangan Karbon Tanpa Kontrol Melanggar Konstitusi
- Heboh Regulasi PPPK 2024 Melemahkan Posisi P1, Kekhususan Dihapus, Bisa Digeser Honorer
- Teken MoU, BKKBN dan Otorita IKN Siap Jadi Contoh Tidak Melahirkan Stunting Baru