Kubu Andhy Thie Minta Jaksa Agung Evaluasi Jajaran Kejati DKI

"Saya juga memohon kepada Bapak Jaksa Agung agar melakukan evaluasi internal terhadap penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," pintanya.
Gugatan laporan palsu ini bermula dari tuduhan penggelapan uang sewa yang diduga dilakukan Andy Tediarjo Thie sebesar Rp 6 milyar dari perusahaan milik JU sebagai penyewa. Padahal tanah tersebut dibeli Andy yang merupakan pamannya sejak 2002 dan sertifikat hak milik masih atas nama Andy Thie hingga saat ini.
Selanjutnya, Andy lapor balik JU dengan dugaan laporan palsu, hingga menjadi tersangka, dengan sangkaan melanggar Pasal 317 KUHP tentang membuat laporan palsu, namun berkasnya bolak balik dengan kode administrasi P-19, sampai empat kali.
"Padahal Surat Edaran Jaksa Agung bulan November 2020, P-19 hanya boleh sekali saja. Juga dipertegas dengan pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung Rabu kemarin, bahwa pengembakian berkas dari jaksa ke penyidik (kode P-19) hanya boleh satu kali saja," tandas Pieter.
Pieter menyerukan agar berkas perkara kliennya bisa dituntaskan (P-21) dan mengembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilimpahkan berkas dan tersangka kepada Penuntut Umum. (jpnn)
Komitmen Kejaksaan Agung untuk tidak mempersulit pemberkasan perkara diapresiasi banyak pihak. Sayangnya, hal itu belum terjadi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Redaktur & Reporter : Adil
- Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejagung Perlu Diperpanjang
- 4 Tersangka Judi Online Situs agen138 Segera Disidang
- Jaksa Agung Tekankan Pentingnya Moralitas dalam PPPJ Angkatan 82
- Kejagung Berpeluang Terapkan Pasal TPPU dalam Kasus Suap Rp60 Miliar
- Kasus Direktur Jak TV Baru Pertama Terjadi, Saat Konten Dikriminalisasi
- Mahfud MD Sebut Kejaksaan Didukung Rakyat untuk Bersihkan Peradilan