Kunjungi Brazil, DPR Pelajari Pembiayaan Parpol

Kunjungi Brazil, DPR Pelajari Pembiayaan Parpol
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Bagian Pemberitaan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rombongan muhibah para wakil rakyat ke Republik Federasi Brazil di Brasilia selama 4 hari dimulai Rabu (26/9). Selain untuk menjalankan fungsi diplomasi DPR, muhibah itu juga untuk melihat pembiayaan partai politik, isu korupsi dan parlemen modern di Brazil.

Fahri mengatakan, Brazil akan menggelar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) pada 7 Oktober mendatang dengan sistem online. “Dan DPR mendapatkan banyak masukan bagaimana merumuskan regulasi pemilu,” katanya.

Peserta muhibah DPR RI ke Brazil antara lain Erwin M. Singaruju (FPDIP), Fadhlullah (F-Gerindra), Cucun Ahmad (FPKB), R. Alimin Abdullah (FPAN), Refrizal (FPKS), Sutriyono (FPKS) dan Irgan Chairul (FPPP) serta tenaga ahli dan Badan Keahlian DPR.

Selama muhibah, DPR akan melakukan tiga pertemuan dengan parlemen Brazil dan satu kali pertemuan dengan Tribunal Superior Eleitoral (TSE) yang merupakan lembaga penyelenggara sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Dengan parlemen Brazil, DPR akan membahas pembiayaan partai politik, peran parlemen dalam penganggaran negara dan modernisasi parlemen.

“Indonesia dan Brazil memiliki hubungan sejak Bung Karno yang teman dekat Presiden Brazil Josalino Kubitschek. Secara ukuran juga mirip dengan penduduk diatas 200 juta, sesama negara tropis dan mengandalkan hasil pertanian, peternakan dan tambang,” kata Erwin M. Singaruju dari Fraksi PDIP yang ikut muhibah.

Suhu politik Brazil makin panas dalam masa akhir kampanye pilpres. Pertarungan politik Brazil juga sangat dinamis.

Presiden Lula Da Silva diganti suksesornya, Dilma Roussef yang menjadi perempuan pertama dalam sejarah kepresidenan Brazil yang menjabat sebagai presiden ke-36 sejak 2011. Namun, parlemen memakzulkan Dilma pada Mei 2016 terkait kasus Petrobras & Odebrecht (perusahaan infrastruktur multinasional).

Ketua Parlemen Brazil Eduardo Cunha yang memimpin pemakzulan kemudian ditangkap dalam kasus korupsi dan penggelapan pajak. Dia lantas dipenjara selama 15 tahun.

Delegasi DPR akan mencari masukan dari pemilu legislatif dan presiden di Brazil yang dilaksanakan secara online pada 7 Oktober mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News