Kursi Ketum Lebh Seksi Jika Diperebutkan sebelum Pelantikan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019.

Selain itu, Partai Golkar juga sedang didorong-dorong agar musyawarah nasional (munas) digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.

Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar melihat partai koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi sexy.

“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully kepada wartawan, Kamis (15/8).

BACA JUGA: Bamsoet: Nanti Saya Jawab Kalau Jadi Ketum Golkar

Menurut dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.

“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.

Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.