LaNyalla Sebut Sikap Jokowi Sudah Tegas Soal Penundaan Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut sikap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas dan tegas menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
Sikap tersebut seperti tertuang dalam keterangan terbaru Menko Polhukam Mahfud MD terhadap isu penundaan pemilu.
"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden," kata LaNyalla dalam keterangan persnya, Selasa (8/3).
Alumnus Universitas Brawijaya (Unbraw) itu mengatakan Presiden Jokowi tetap menginginkan Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai jadwal, seperti keterangan Mahfud.
LaNyalla mengimbau kepada partai politik bisa menahan diri dan tidak menggoreng isu penundaan pemilu seturut adanya sikap pemerintah.
"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," kata mantan Ketua PSSI itu.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut di lingkaran pemerintah tidak pernah membahas penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," kata Mahfud MD melalui keterangan resmi yang disiarkan YouTube akun Kemenko Polhukam, Senin (7/3).
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut sikap pemerintahan Presiden Jokowi sudah jelas dan tegas menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
- Plt Sekjen MPR Siti Fauziah Tekankan Pentingnya Rekonsiliasi Nilai Pancasila Usai Pemilu
- AMPG Sebut Qodari sedang Standup Comedy Komentari Golkar Bisa Jadi Brutus
- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Ungkap Tantangan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2024
- Anies Tertarik Maju Pilkada Jakarta, PKS Tidak Tergoda
- Ketua DPD RI Dukung Pengembangan KEK Sorong sebagai Upaya Pendekatan Kesejahteraan di Papua
- Terima Delegasi Terengganu, Ketua DPD RI Dorong Strategi Ekonomi Pengembangan Wilayah RI-Malaysia