Laode Ida: Presiden Harus Menghentikan Kebijakan Mendagri
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Laode Ida meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, pengangkatan seorang Jenderal Polisi aktif sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat telah secara terbuka mempertontonkan pelanggaran terhadap dua UU. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Pasal 28 ayat 3) dan UU Pilkada (Pasal 2001 ayat 1).
“Keinginan mengangkat Perwira Polri atau TNI aktif itu sebenarnya sudah diniatkan sejak awal tahun ini yang ditandai dengan keluarnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Namun saat itu sejumlah pihak termasuk saya sudah mengingatkan pemerintah (khususnya Mendagri atau Presiden) agar tidak memaksakan untuk melanggar UU terutama jika Permendagri itu dipaksakan,” tegas Laode Ida kepada JPNN, Selasa (19/6).
Menurut Laode, Presiden Jokowi seharusnya menghentikan kebijakan Mendagri itu. Karena Presiden sudah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan sekaligus wajib mematuhi UU yang berlaku.
“Tapi rupanya Pak Jokowi sudah tak peduli dengan peringatan semua kalangan itu. Ini sangat memprihatinkan dan perlu dicermati secara serius apa agenda di balik pemaksaan ini,” kata Laode Ida yang juga Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ini.(fri/jpnn)
Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kebijakan Mendagri yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Disebut di Film Dokumenter Dirty Vote, Orang Dekat Istana Ini Bereaksi
- Sejumlah Tokoh Termasuk Laode Ida Hadiri Peluncuran Jurkam AMIN
- Profil 3 Calon Pj Gubernur Jabar, Nama Terakhir Bertugas di Istana
- Tito Bakal Lantik Teman Angkatannya di Polri Jadi Pj Gubernur Papua Barat, Siapa Dia?
- Analisis Laode Ida Soal Figur Cawapres Potensial, 2 Tokoh Dinilai Seksi & Berpeluang Menang
- DPD RI Dorong Penguatan Ombudsman Terkait Pengawasan Pelayaan Publik