Laode Ida: Tindak Para Mafioso Anggaran

Tamsil berpendapat lain. Menurut dia, Banggar tetap bisa melakukan fungsi itu. "Jangankan secara kelembagaan, anggota dewan secara perseorangan saja bisa menerima pengaduan masyarakat. Yang penting mereka membawa bukti -bukti dan bisa dipertanggungjawabkan," beber Tamsil.

Dia juga memastikan rapat itu bukan rekayasa. "Ketika mereka datang, pimpinan Banggar tengah ada rapat terkait agenda pembahasan APBN tahun 2012. Akhirnya dilaksanakan secara tertutup, karena yang menerima hanya pimpinan," ujarnya. Bahkan, lanjut Tamsil, pimpinan Banggar menyarankan agar para pengadu mengikuti mekanisme lain, seperti BK DPR, termasuk melapor ke KPK.

Wa Ode Nurhayati adalah whistle blower dugaan percaloan anggaran di Banggar dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Sebelumnya, dia menuding rapat tertutup itu bagian dari tekanan terhadap dirinya. Karena hasil rapat "bocor" ke tangan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Disebut dalam rapat itu, Wa Ode Nurhayati terlibat percaloan anggaran untuk menggolkan anggaran DPID di tiga kabupaten di Aceh dan satu kabupaten di Sulawesi.

Bahkan, Nurhayati dituding menerima fee. Namun, penganggaran DPID untuk empat kabupaten itu rupanya gagal. Tidak sampai disana, MAKI melaporkan persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni, lalu.