Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani kelapa sawit.
Dia meminta pemerintah membeli sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) terhadap petani.
"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada para petani sawit rakyat tersebut.
Sebab, lanjut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak.
“Pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto.
Menurutnya, setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000-Rp 4.000, kini hanya dihargai Rp 1.200-Rp 1.600 per kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif pelarangan ekspor CPO.
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- Petani Sawit Plasma Antusias Kembangkan Ternak Sapi Pola Siska
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Waketum PAN: Penggunaan Hak Angket di DPR Tidak Diperlukan
- Begini Strategi Awal PalmCo Pasca-Efektif KSO & Kelola Perkebunan Sawit Terluas di Dunia
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan