JPNN.com 
Legislator Dorong Skema Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Diatur dalam RUU HKPD
“Walaupun kelapa sawit ini bukanlah komoditas unggulan di daerah pemilihan saya, tapi kami juga tetap mendengar aspirasi dari daerah-daerah penghasil sawit yang selama ini terdampak akibat kegiatan perkebunan sawit," beber Puteri.
Selain itu, Puteri juga berupaya menghidupkan kembali penerimaan daerah dari DBH perikanan karena pada RUU ini diusulkan untuk dihapus dari skema TKD.
"Tujuannya agar daerah yang memiliki potensi dan kekayaan di bidang perikanan tetap dapat menerima tambahan penerimaan di APBD," harapnya.
Puteri menambahkan Komisi XI DPR akan terus menjaring aspirasi dari pemerintahan daerah terkait pembahasan RUU HKPD ini.
"Sebelumnya, kami juga telah mengundang asosiasi pemerintahan, tetapi memang kami perlu mendengar secara langsung aspirasi dari daerah, yang juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah pemilihan yang kami wakili. Artinya, kita memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk membangun kemajuan daerah," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Anggota Komisi IX DPR Puteri Anetta Komarudin mendorong RUU HKPD memastikan alokasi sumber daya secara adil dan selaras, termasuk terkait DBH.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Menkominfo Sebut RUU Penyiaran Jangan jadi Alat Pembungkaman Pers
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya
- Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- Bang Ace Soroti Penggerudukan Doa Rosario, Ibadah Tidak Boleh Dihalangi
