Legislator Dorong Skema Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Diatur dalam RUU HKPD

“Walaupun kelapa sawit ini bukanlah komoditas unggulan di daerah pemilihan saya, tapi kami juga tetap mendengar aspirasi dari daerah-daerah penghasil sawit yang selama ini terdampak akibat kegiatan perkebunan sawit," beber Puteri.

Selain itu, Puteri juga berupaya menghidupkan kembali penerimaan daerah dari DBH perikanan karena pada RUU ini diusulkan untuk dihapus dari skema TKD.

"Tujuannya agar daerah yang memiliki potensi dan kekayaan di bidang perikanan tetap dapat menerima tambahan penerimaan di APBD," harapnya.

Puteri menambahkan Komisi XI DPR akan terus menjaring aspirasi dari pemerintahan daerah terkait pembahasan RUU HKPD ini.

"Sebelumnya, kami juga telah mengundang asosiasi pemerintahan, tetapi memang kami perlu mendengar secara langsung aspirasi dari daerah, yang juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah pemilihan yang kami wakili. Artinya, kita memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk membangun kemajuan daerah," pungkasnya. (mrk/jpnn)