Lelang Logistik Rusak Dialihkan ke Pusat
Minggu, 19 Januari 2014 – 06:23 WIB

Lelang Logistik Rusak Dialihkan ke Pusat
JAKARTA - Pengadaan logistik pemilu nampaknya akan fokus diadakan di tingkat nasional. Program Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan lelang tambahan logistik yang rusak di KPU tingkat provinsi, akhirnya dirubah untuk diadakan lelang di tingkat nasional.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, masalah pengadaan logistik di tingkat daerah akan ditangani di tingkat nasional. Kebutuhan tambahan logistik yang rusak, yang hilang, akan diadakan langsung oleh KPU RI. "Kebutuhan tambahan logistik akan dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan di provinsi seperti yang dijadwalkan pada anggaran 2013 lalu," kata Husni di Jakarta, Sabtu (18/1).
Husni menyatakan, KPU untuk sementara sudah memiliki data terkait tambahan kebutuhan logistik, terutama untuk kotak dan bilik suara. Namun, jumlah itu bisa bertambah jika terjadi force majeur, seperti hilang dicuri atau rusak akibat bencana alam. "Kami minta kepada daerah untuk melaporkan kebutuhannya," kata Husni.
Kebutuhan anggaran tambahan logistik di 2014, ujar Husni, telah direncanakan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut sudah mengantisipasi kebutuhan untuk menambah logistik di daerah yang kurang. Dalam hal ini, KPU belum merencanakan tambahan anggaran jika nantinya kebutuhan tambahan logistik melebihi perkiraan yang ada.
JAKARTA - Pengadaan logistik pemilu nampaknya akan fokus diadakan di tingkat nasional. Program Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan lelang tambahan
BERITA TERKAIT
- Pakar Hukum: Putusan MA Wajib Dilaksanakan dalam Perkara RSI NTB dengan Kontraktor
- Kapolda Sumbar Perintahkan Usut Tuntas Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang
- Pencari Kerja Padati Job Fair Jakarta 2025, Ada 12 Ribu Lowongan Pekerjaan Tersedia
- Kala Bhikkhu Thudong Singgah di Masjid Agung Semarang: Wujud Persaudaraan Lintas Iman
- Menko Polkam: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme & Ormas Meresahkan
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025