Lemsaneg: Pejabat Tak Mau Pakai Telepon Aman

Dia mencontohkan, ada gedung kedutaan di negara yang transmitter-nya dipasang di alarm pemadam kebakaran. Ada pula transmitter yang dipasang di handle pintu ruang kerja duta besar, saklar listrik, ditanam di dalam meja kayu, hingga ditanam dalam plafon beton di atas meja kerja duta besar.

"Untuk handle pintu itu, kita beli alat yang sama, kita timbang ternyata beratnya beda. Setelah kita bongkar, ketahuan ada transmitter kecil. Namun, kita tidak tahu siapa yang memasang, siapa yang mengoperasikan, karena bisa saja bukan negara tuan rumah kedutaan yang memasang alat-alat penyadap itu," terangnya.

Upaya untuk memasang alat-alat penyadapan tersebut juga bermacam-macam. Salah satu insiden yang terkenal adalah pengiriman serbuk yang tidak diketahui ke gedung kedutaan besar Indonesia di suatu negara di bagian selatan Indonesia. Serbuk tersebut dikhawatirkan bom kertas, sehingga otoritas keamanan negara tersebut meminta seluruh pegawai kedutaan keluar dari gedung kedutaan.

Setelah kejadian itu, Lemsaneg menemukan transmitter baru yang dipasang di dalam komplek kedutaan. "Praktek penyadapan memang lumrah terjadi dalam tata krama diplomatik. Ibaratnya, silakan mencuri asal tidak ketahuan, sebab kalau ketahuan tanggung sendiri risikonya," kata Djoko.

Lemsaneg juga mengimbau lembaga-lembaga yang menerima hibah alat-alat yang memancarkan sinyal elektronik atau terhubung dengan internet meminta bantuan Lemsaneg untuk memeriksa apakah ada program yang yang digunakan pihak donor untuk mengorek informasi rahasia.

Dia mencontohkan komputer hibah dari satu negara di Eropa untuk pemerintah Jogjakarta dan komputer bantuan sebuah negara di Asia untuk pusat kendali data terorisme di Batam ditengarai tidak bersih.

"Kita punya kemampuan untuk mengetahui apakah ada program back door di dalam alat-alat hibah itu. Tujuan hibah bisa saja membantu, tapi ada program back door yang memantau pergerakan alat tersebut," terangnya.

Djoko menegaskan, tugas pengamanan data di kedutaan besar di luar negeri dilakukan oleh sandiman tingkat tiga yang keahlian dan kesetiaannya tidak diragukan lagi. Kendalanya, Lembaga Sandi Negara hanya mampu merekrut maksimal 40 orang setiap tahun untuk dididik menjadi sandiman.