Limabelas Parpol Usung Ide Rizal Ramli
Untuk Kampanye, Dipuji Kiemas
Jumat, 06 Maret 2009 – 10:22 WIB

BLOK PERUBAHAN- Rizal Ramli bersama perwakilan-perwakilan partai saat pertemuan blok perubahan di Jakarta,Kamis (05/03). Rizal Ramli menepis anggapan pendirian Blok Perubahan hanya untuk meramaikan perpolitikan menjelang pemilu. Blok Perubahan mempunyai cita-cita yang lebih tinggi yakni membawa kesejahteraan rakyat. Foto: Agung Rahmadiansyah/Radar Surabaya
Tapi, sekarang tiga parpol lagi, yaitu Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), ikut bergabung. Jadi, anggota Blok Perubahan menjadi 15 parpol.
Baca Juga:
Meski begitu, Rizal memprediksi, sekalipun semua parpol tersebut solid mendukung dirinya sebagai capres 2009, paling banter jumlah total suara yang terakumulasi 12?15 persen. "Jelas ini belum cukup sebagai syarat pencapresan. Jadi, setelah pemilu legislatif kami membuka aliansi kedua," ujarnya.
Mengenai delapan agenda perubahan, komitmen yang dijanjikan Rizal dan 15 parpol adalah pendirian Bank Pertanian untuk mendorong surplus pangan yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi di atas sepuluh persen, menaikkan batas keuntungan pengusaha kecil kena pajak dari 18 juta menjadi 60 juta, dan memacu pengembangan industri pengolahan bahan mentah.
Berikutnya, pembangunan jaringan kereta api trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Sulawesi, dan trans Papua merenegosiasi utang luar negeri, mengarahkan 70 persen APBD propublik, dan mengoreksi peran BI agar mencakup penciptaan lapangan kerja.
JAKARTA- Rizal Ramli bakal capres yang diusung Blok Perubahan kian agresif memperluas jaringan dukungan. Mantan Menko Perekonomian pada era Gus Dur
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026