JPNN.com 
LKPU FHUI Sebut Dugaan Kartel Minyak Goreng Tidak Kuat
Menurut Ditha, KPPU tidak perlu memaksakan apabila memang tidak ditemukan bukti yang mengarah kepada pelaku usaha. Hal tersebut juga bukan berarti KPPU gagal dalam melakukan tugasnya.
“Kalau misalkan kenaikan harga atau kelangkaan yang terjadi pada komoditas minyak goreng itu tidak disebabkan dari tindakan pelaku usaha dan bukti-bukti tidak ada, nggak perlu dipaksakan dan bukan berarti KPPU gagal,” ujarnya.
Sebelumnya, KPPU melaporkan ada 27 perusahaan minyak goreng kemasan yang diindikasikan melakukan kartel terkait kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pada 2021 hingga 2022
Para terlapor diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 19 C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Saat ini, perkara tersebut tengah memasuki fase akhir. Dalam keterangan pers KPPU, Kamis (2/3), pemeriksaan lanjutan para terlapor dijadwalkan berakhir pada 4 April 2023. Setelah itu, akan dilakukan Musyawarah Majelis Komisi guna mempersiapkan putusan perkara. (antara/jpnn)
Ketua Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha (LKPU) FHUI Ditha Wiradiputra menilai dugaan kartel minyak goreng tidak kuat.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Kejagung Mendakwa 5 Perusahaan dalam Grup Wilmar Telah Merugikan Negara Rp12,3 T
- Harga MinyaKita Merangkak Naik, Ada Perubahan HET?
- Mahasiswa FHUI Gelar DoLC, Kemnaker: Kami Siap Berkolaborasi Sebagai Mitra
- Bazar Minyak Goreng Murah di Kebon Bawang, Sahroni: Selama Ada Rezeki Saya Akan Terus Berbagi
- Bazar Minyak Goreng Murah Ahmad Sahroni Center Diserbu Warga Jakut dan Jakbar
- Ahmad Sahroni Center Bakal Adakan Bazar Minyak Goreng di Jakarta Utara dan Jakbar
