LSAK Desak KPK Aktif Menyelisik Dugaan Korupsi Bansos DKI

Hariri juga menilai sangat memalukan jika benar ada tumpukan paket bansos yang membusuk.

Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat kesusahan.

"Seharusnya Gubernur DKI dan Pemprov, maupun legislatif, punya tanggung jawab besar melindungi kebutuhan masyarakat kecil," katanya.

Hariri meyakini perkara ini bagi KPK bukan hal yang sulit.

"Makanya, KPK tidak cukup sekadar merespons dengan pernyataan seolah-olah serius tetapi hanya akan dan akan tanpa kerja konkret," ucapnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya juga menyatakan pandangan senada.

Partai ini mendesak lembaga antirasuah untuk segera turun tangan.

"PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).