LSI Denny JA: Elektabilitas ASR-Hagua Tertinggi di Sultra

"Di segmen ekonomi menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin pula persetujuan mereka bahwa pemimpin itu harus bersih dari korupsi," katanya.
LSI menemukan ada tiga alasan kriteria pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi menjadi pilihan masyarakat.
Alasan Pertama, mayoritas menilai bahwa kondisi ekonomi mereka tidak membaik. Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk atau stagnan totalnya sebesar 61,9 persen. Hanya sebesar 38 persen saja yang merasakan kondisi ekonominya membaik.
Memburuknya kondisi ekonomi membuat masyarakat Sultra akan makin selektif dalam memilih pemimpinnya. Berharap pemimpin baru bisa memperbaiki ekonomi.
Selanjutnya, alasan kedua, faktor korupsi dinilai sebagai faktor utama ekonomi tidak membaik. Sebesar 35,5 persen menyatakan banyaknya korupsi di pemerintahan sebagai alasan utama mengapa kondisi ekonomi mereka tidak membaik.
Selanjutnya menurut Adjie, ada juga yang menyalahkan komitmen pemerintah dalam memenuhi janjinya yaitu sebesar 24,5 persen.
"Mereka yang menyalahkan karena alasan kondisi ekonomi nasional juga memburuk sebesar 15,2 persen. Dan sebesar 7,8 persen menyatakan karena memang pemerintah tidak peduli terhadap ekonomi masyarakat," kata Adjie.
Alasan Ketiga, traumanya masyarakat Sultra atas kasus korupsi gubernur sebelumnya. Data survei menunjukan bahwa sebesar 61,8 peraeb masyarakat Sultra mengetahui bahwa Gubernur Sultra sebelumnya yaitu Nur Alam, pernah tersandung kasus korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp4.3 triliun.
Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan pasangan Andi Sumangerukka dan Hugua (ASR-Hugua) masih unggul dibanding pesaingnya untuk Pilgub Sultra
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Dukung RUU Perampasan Aset, Prabowo Sentil Koruptor: Enak Saja Sudah Nyolong...
- Awal 2025 Bank Mandiri Tumbuh Sehat dan Berkelanjutan
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Yunus Wonda Diminta Bertanggung Jawab di Kasus PON XX Papua