LSM Ramalkan Pemilu 2009 Lebih Buruk
Jumat, 26 Desember 2008 – 20:48 WIB

LSM Ramalkan Pemilu 2009 Lebih Buruk
JAKARTA- Pemilihan Umum (KPU) kembali mendapat ujian baru, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemilu 2009 dengan menggunakan suara terbanyak. Bila ujian ini tidak mampu diatasi, maka dipastikan Pemilu 2009 mendatang hasilnya akan menurun dibanding dengan Pemilu 2004. Namun, lanjut Jerry, akan menjadi masalah besar pula jika pelaksanaan pemilu diundur. Sebab, hal itu akan mempengaruhi pemilihan Presiden. ''Dalam konstitusi kita tidak ada mekanismenya jika pemilu diundur,'' jelasnya.Seharusnya, kata Jerry, KPU dalam waktu yang sempit ini harus melakukan langkah-langkah yang cepat dengan cara melakukan koordinasi dengan pemerintah. Sehingga, persiapan dan implementasi menghadapi pemilu bisa lebih maksimal.
''Saya yakin pemilu mendatang ini hasilnya akan lebih buruk dari pemilu sebelumnya yang juga belum baik.Masalah MK itu adalah masalah susulan dari masalah lainnya yang dihadpi KPU. Seperti, permasalah pada tingkat regulasi, sosialisasi, dan anggaran yang masih kacau. Jadi secara substansial, hampir semua elemen bermasalah baik dari KPU sendiri maupun pemerintah,'' kata Koordinator Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampao kepada Berita Kota, Jumat (26/12).
Baca Juga:
Menurut Jerry, pelaksanaan pemilu tahap pertama atau pemilu legislatif tinggal menghitung bulan. Namun, persiapan yang dilakukan oleh KPU belum maksimal. Oleh karenanya, sangat beralasan bila banyak kalangan menilai akan terjadi penundaan pemilu. Karena alasannya sudah sangat jelas, masih banyak yang belum siap dilakukan oleh KPU.
Baca Juga:
JAKARTA- Pemilihan Umum (KPU) kembali mendapat ujian baru, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemilu 2009 dengan menggunakan
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026