Luhut Panjaitan Sebut Ekonomi Digital Indonesia di Atas Malaysia dan Singapura
Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa investasi bukan menjadi satu-satunya faktor penting bagi pengembangan ekonomi digital. Keberadaan ekosistem suportif juga diperlukan supaya ekonomi digital, khususnya perusahaan rintisan dapat tumbuh.
Berdasarkan data dari Global Startup Ecosystem Report tahun 2020, Indonesia menempati posisi pertama berdasarkan nilai ekosistem dengan USD 26,3 miliar dan nilai pendanaan tahap awal USD 849,5 juta.
Luhut menilai capaian tersebut tidak akan terwujud tanpa peran serta dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan pihak swasta.
Peran aktif pemerintah akan terus didorong demi perkembangan sektor ekonomi digital di dalam negeri.
“Saya berharap kolaborasi yang nantinya tercipta antara semua pihak akan terus menciptakan multiplier effect positif yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia di era ekonomi digital," kata Luhut.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengatakan keberadaan UMKM secara daring harus terus didukung agar tidak tertinggal di era industri 4.0.
"Saya berharap kerja sama antara Microsoft dan Bukalapak dapat meningkatkan daya saing pelaku bisnis UMKM nasional. Saya juga berharap kita dapat terus bekerja bersama dalam mendorong perekonomian digital Indonesia," ujar dia. (antara/jpnn)
Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan posisi Indonesia hanya kalah dari Vietnam yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi digital sebesar 16 persen.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pelindo & Kemenhub Dorong Investasi di Sektor Maritim Lewat Indonesia Maritime Week 2025
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD