Mafia Tanah Kalang Kabut, Kini Siapkan Serangan Balik, Inikah Sosok yang Dibidik?

Taufiqulhadi menegaskan seharusnya pihak pemda dan korporasi harus memahami ini sebelum ada rekomendasi.
"Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika (tanah) sudah diduduki masyarakat maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat," beber Taufiqulhadi.
Selain itu, konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara yang dikuasai oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Misalnya tanah yang dikuasai oleh PTPN (PT Perkebunan Nusantara IIII) yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu dominannya Kementerian BUMN," kata Taufiqulhadi.
Meskipun demikian, Taufiqulhadi mengatakan Kementerian BUMN tidak dengan mudah melepaskan aset negara agar bisa menyelesaikan konflik.
"Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan Negara. Jadi menteri keuangan pun harus terlibat untuk menyetujui," ungkap Taufiqulhadi. (mcr18/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapnya adanya kelompok tertentu yang pro-mafia tanah melakukan serangan balik.
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi
- Kementerian BUMN Dorong Penguatan Komunikasi Digital Berbasis AI dan Praktik Lapangan
- Rahmat Saleh Dorong Kementerian ATR/BPN Melibatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat Sumbar
- Kronologi Kasus Mbah Tupon Diduga Korban Mafia Tanah
- Mbah Tupon Korban Mafia Tanah? Ini Kata Kombes Ihsan
- Perkuat Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas
- Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Kejar 100 Persen Penyelesaian Sertifikasi Tanah