Mahal! Menteri Keuangan Beberkan Biaya Transisi Energi RI

"Indonesia merupakan salah satu dari negara emerging market yang berhasil menerbitkan obligasi hijau global ini," katanya.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, setidaknya terdapat dua cara untuk memastikan akan adanya partisipasi sektor swasta.
Pertama, melalui pemapanan pasar karbon yang masih sangat baru di Indonesia.
Saat ini, kata Ani, pemerintah sedang berdiskusi dengan berbagai pihak, terutama mengenai pasar dan harga karbon.
Pasalnya, dua instrumen itu menjadi sarana transformasi kepada penggunaan emisi karbon yang lebih rendah, khususnya energi.
"Langkah ini akan sangat dibutuhkan agar kami bisa memasuki rezim perdagangan karbon, jadi pasar harus dikenalkan," ucap Sri Mulyani.
Kemudian yang kedua, lanjut dia, yakni melalui pengenalan performance based payment.
Hal itu berupa klasifikasi beban pungutan pajak yang akan dikenai kepada perusahaan, dengan bergantung banyaknya emisi yang dihasilkan dalam satu masa produksi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi.
- Pemprov Jateng: Transisi Energi Terbarukan Bukan Soal Sulit, Tetapi..
- Siap Tingkatkan Ekraf, Gempar Targetkan Sulut Jadi Pintu Gerbang Asia Pasifik
- PNM Tebar Beasiswa Bagi Anak Nasabah untuk Dorong Pengentasan Kemiskinan
- Gubernur Ahmad Luthfi Bakal Kembangkan Wilayah Aglomerasi Banyumas
- SLB OneSubsea Buka Fasilitas Pengembangan Bawah Laut Baru di Balikpapan
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia