Mahfud MD Tegaskan Data Alutsista Bukan Rahasia Negara

jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan data alat utama sistem persenjataan atau alutsista bukan termasuk rahasia negara.
Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 menanggapi topik pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1).
"Ndak ada dari pertanyaan (selama debat) itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu, kan, soal alutsista, enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup," kata Mahfud ketika ditemui seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Secara tidak langsung, Mahfud mengkritisi jawaban calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengusulkan agar data soal alutsista dibahas dalam forum terpisah ketika hal itu ditanyakan, baik oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan maupun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
"Kalau (dibicarakan) di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat," tutur Mahfud.
Sebagai menteri pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid awal tahun 2000-an, Mahfud mengeklaim dirinya sangat memahami apa saja informasi yang termasuk rahasia negara dan mana yang bukan rahasia negara.
"Rahasia negara itu, misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran atau situasi, itu, kan, bukan rahasia. Kalau saya ya, kan, saya mantan menhan juga, saya tahu mana undang-undang yang (soal) rahasia (data negara)," tutur Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menilai penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 sudah bagus.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan data alat utama sistem persenjataan atau alutsista bukan termasuk rahasia negara.
- Roy Suryo Sebut Tindakan Jokowi Lucu, Memalukan, dan Tidak Elegan
- May Day, Prabowo Berikan 2 Hadiah Spesial untuk Buruh
- Lihatlah Aksi Presiden Prabowo Melepas Kemeja di Depan Buruh
- Prabowo Cemburu sama Teddy Indra Wijaya, Mbak Puan Tertawa
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata