Mak-Mak Panic Buying, YLKI Sebut Pemerintah Salah Strategi Urus Harga Minyak Goreng

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada strategi yang salah dalam intervensi pemerintah menurunkan harga minyak goreng.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut hal itu menyebabkan perilaku panic buying yang dilakukan konsumen dalam membeli minyak goreng satu harga.
"Tidak menukik pada hulu persoalan yang sebenarnya, yakni adanya dugaan praktik kartel di pasar minyak goreng," ujar Tulus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1).
Tulus menilai panic buying minyak goreng merupakan kegagalan pemerintah dalam membaca perlaku konsumen Indonesia.
"Dari sisi konsumen, perilaku panic buying juga merupakan fenomena yang anomali dan cenderung sikap yang egoistik, hanya mementingkan kepentingannya sendiri," ucap Tulus.
Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) menyatakan stok minyak satu harga makin menipis.
"Seharusnya pemerintah membatasi pembelian, misalnya konsumen hanya boleh membeli satu bungkus atau satu liter saja," kata Tulus.
Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah membuat DMO (Domestic Market Obligation) dan caping harga utk kebutuhan CPO domestik dan kepentingan nasional.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada strategi yang salah dalam intervensi pemerintah menurunkan harga minyak goreng.
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Laba Meningkat Tajam, Strategi Bank Neo Commerce Berhasil
- Herman Deru Siapkan Bantuan Rp 50 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan di Musi Rawas
- Tokoh Buruh Daerah Pilih Rayakan May Day 2025 Secara Damai
- Jakarta Beat Society 2025 Sedot Animo Ribuan Pengunjung
- 7 Program Prioritas Herman Deru untuk Pemerataan Kesejahteraan Rakyat di Sumsel