YLKI Nilai Kenaikan Tarif KRL Pahit Bagi Konsumen, tetapi
jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebagai kenyataan pahit bagi konsumen.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan wacana kenaikan tarif KRL menjadi rasional karena sejak 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan.
Namun, lain halnya jika pemerintah akan menambah besaran dana PSO pada PT KAI.
"Sebaliknya, jika pemerintah tak mampu menambah dana PSO, maka opsi penaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen," kata Tulus saat dikonfirmasi JPNN.com, Minggu (16/1).
Tulus menyebut merujuk hasil riset YLKI padaOktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek & Rangkasbitung, dari aspek ATP & WTP memang ada ruang bagi untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 kilometer pertama.
Dia mengatakan pada tarif pada 10 kilometer pertama direkomendasikan tetap atau tidak ada kenaikan, karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting.
Kendati demikian, Tulus mengingatkan kenaikan pemerintah harus peningkatan pelayanan.
"Sebagaimana aspirasi 1.065 responden (lebih dari 50 persen) agar KAI/PT KCI tingkatkan pelayanannya," ucap Tulus.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebagai kenyataan pahit bagi konsumen.
- Fokus Bina UMKM, PNM Hadir di 57th APEC SMEWG
- BRI Sambut Baik Kenaikan Suku Bunga Acuan, Tetap Optimistis Kredit Tumbuh 2 Digit
- Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
- Cermati Perkembangan Global, BRI Lebih Fokus ke Tantangan Domestik Melalui Pemberdayaan UMKM
- 3 Tantangan Pemerintah Setelah Suku Bunga Acuan BI Naik, Wajib Bersiap!
- Catatan Lengkap Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Terbaru