Maksud Pembentukan BNPT Belum Jelas

“Dengan berbagai kelemahan yang ada dalam Perpres, rencana pembentukan badan baru itu tentunya akan menimbulkan masalah baru dan kerumitan tersendiri dalam operasionalisasinya,” terang aktifis perempuan itu.

Kalaupun badan ini akan dibentuk, maka sepantasnya badan ini tidak perlu memiliki kewenangan penindakan dalam kebijakan kontra-terorisme. “Badan ini semestinya lebih memfokuskan kerja pada penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme serta menekankan pada usaha membangun fungsi  koordinasi yang efektif di dalam penanggulangan terorisme,” ungkapnya.

Dijelaskan Poengky, terorisme memang sebuah musuh yang harus dicegah dan dilawan. Namun melawan aksi terorisme tidak boleh sampai menimbulkan terorisme baru (state terorism) yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi berdampak pada pembatasan kebebasan sipil dengan mengatasnamakan demi kepentingan keamanan. “Jangan sampai keinginan yang baik melawan terorisme justru menghasilkan respon yang memperumit pemberantasan terorisme itu sendiri. Dimana terjadi tumpang tindih peran, fungsi dan tugas diantara institusi,” jelasnya.(die/jpnn)