Marak Buku Pengayaan Bermuatan Politis
Selasa, 29 Maret 2011 – 22:52 WIB
Menurutnya, masalah beredarnya buku-buku tak berkualitas dan tidak memenuhi standar sudah kerap kali terjadi. “Sebut saja buku mengenai Presiden SBY yang belum lama ini diributkan dan dinilai menyalahi aturan. Kemdiknas juga sudah mengakui kesalahan itu. Bahkan, Kemendiknas pun mengakui kesalahan itu sehingga ada kompensasi semua presiden Indonesia akan dibukukan,” terangnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI khususnya Fraksi PDI-P menemukan sebanyak 284 judul buku yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2010, terutama berkaitan dengan susunan buku lengkap.
Yakni meliputi halaman pendahulu (preliminary pages), halaman isi (konten/naskah) dan halaman penyudah (end matter/back matter), daftar pustaka dan glossary (daftar istilah). “Persentase keseluruhan buku yang tidak memenuhi syarat teknis dan standar fisik DAK Bidang Pendidikan TA 2010 mencapai 33 persen,” imbuhnya. (cha/jpnn)
JAKARTA—Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) harus segera dievaluasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Unicamp 2024, Membantu Guru & Siswa dalam Pengembangan Teknologi Edukasi
- Dukung Kualitas Pendidikan, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu
- BAZNAS Adakan Program TOT Pengajar Al-Qur'an Isyarat
- Penjelasan Kemendikbudristek soal UKT Mahal, Jangan Gagal Paham
- Jadi PTS Terbaik se-Indonesia, Atma Jaya Jakarta Raih Kategori Lulusan Mudah dapat Kerja
- Promosi Doktor Universitas Trisakti, Ira Sudjono Raih Predikat Cum Laude