Marak Buku Pengayaan Bermuatan Politis

Marak Buku Pengayaan Bermuatan Politis
Marak Buku Pengayaan Bermuatan Politis
Menurutnya, masalah beredarnya buku-buku tak berkualitas dan tidak memenuhi standar sudah kerap kali terjadi. “Sebut saja buku mengenai Presiden SBY yang belum lama ini diributkan dan dinilai menyalahi aturan. Kemdiknas juga sudah mengakui kesalahan itu. Bahkan, Kemendiknas pun mengakui kesalahan itu sehingga ada kompensasi semua presiden Indonesia akan dibukukan,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI khususnya Fraksi PDI-P menemukan sebanyak 284 judul buku yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2010, terutama berkaitan dengan susunan buku lengkap.

Yakni meliputi halaman pendahulu (preliminary pages), halaman isi (konten/naskah) dan halaman penyudah (end matter/back matter), daftar pustaka dan glossary (daftar istilah). “Persentase keseluruhan buku yang tidak memenuhi syarat teknis dan standar fisik DAK Bidang Pendidikan TA 2010 mencapai 33 persen,” imbuhnya. (cha/jpnn)

JAKARTA—Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) harus segera dievaluasi.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News