Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Martin Manurung meminta Pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan Masyarakat Adat Nagasaribu Siharbangan di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Martin juga meminta Perusahaan segera membuka portal jalan, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk berkegiatan sehari-hari, seperti menyadap kemenyan di Hutan Adat masyarakat Nagasaribu Siharbangan dan kegiatan pertanian lainnya.

“TPL harus buka portal penutup jalan. Penutupan itu tidak ada dasar hukumnya. Sebelum Indonesia merdeka, jalan itu sudah digunakan masyarakat di sana,” ujar Martin Manurung dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, lanjut Martin, harus segera melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik tenurial (penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan) antara PT TPL dan Masyarakat Nagasaribu Siharbangan dengan berpegangan pada aturan yang ada.

Aturan yang dimaksud antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 terkait Perhutanan Sosial, yang di dalamnya termasuk hutan adat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Kementerian Kehutanan harus segera menyelesaikan masalah ini dengan berpegangan pada aturannya yang sudah ada," ujar politikus NasDem yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.

Martin juga mengatakan secara resmi akan mengirim surat kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup agar masalah ini segera selesai.

"Saya sudah sounding ke Kementerian Kehutanan, tapi nanti akan saya kirim surat resminya kepada Pak Menteri," tegasnya.