Marzuki Digugat Soal Gedung Baru DPR
Minggu, 27 Maret 2011 – 07:32 WIB
Menurut dia, Marzuki dan BURT telah melanggar fungsi anggaran yang dimiliki DPR. Konstitusi sampai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menggariskan bahwa APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Baca Juga:
Pembangunan gedung baru, lanjut Yuna, justru menunjukkan penggunaan anggaran publik untuk melayani kepentingan dan ambisi para anggota dewan sendiri. "Kami tengah mematangkan konsep materi gugatan hukum," tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mustafa Kamal meminta ketua BURT untuk mengklarifikasi tingginya harga ruangan itu. Sejak awal, PKS sudah memberikan catatan awal agar sebisa-bisanya gedung baru DPR dibangun dengan mempertimbangkan asas penghematan. "PKS sebetulnya sudah memberikan catatan banyak, tetapi kenapa tidak diperhatikan," kata Mustafa.
Menurut dia, Marzuki sebagai ketua DPR saat ini tidak bisa menutup diri. Harus ada penjelasan yang transparan terkait dengan tingginya harga satu ruangan anggota dewan. Ketua DPR harus tampil di depan untuk menjelaskan itu kepada publik. "Beliau (Marzuki) secara pribadi mungkin merasa tertekan. Namun, sebagai ketua DPR, beliau adalah institusi," kata Mustafa.
JAKARTA - Polemik pembangunan gedung baru DPR bakal bergulir di meja hijau. Koalisi LSM yang dimotori Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
BERITA TERKAIT
- Kecelakaan Tunggal di Jalan Kyai Tapa, Pengendara Motor Tewas
- Persiapkan Talenta Terbaik di Industri Asuransi, Indonesia Re Jalin Kerja Sama dengan STIMRA
- Nana Sudjana Dorong Organisasi Keagamaan Genjot Pendidikan Agama untuk Pemuda
- Kualitas Udara DKI Jakarta Terburuk Keempat Dunia, Inilah Wilayah yang Terdampak Kuat
- Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuki Tahap Wawancara, Ini Daftar Kandidatnya
- 2 Kurator Dihukum Penjara, Mafia Kepailitan di Pengadilan Niaga Terbukti Nyata