Masa Tenang, Karolin-Gidot Komitmen Menolak Politik Uang
jpnn.com, PONTIANAK - Calon Wakil Gubernur Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, Suryadman Gidot menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang dan tidak melakukan politisasi SARA.
“Yang paling penting menurut saya politik uang itu kejahatan dan membodohi rakyat. Untuk negara ini maju maka kita harus sepakat menolak politik uang, jika ada masyarakat yang menemukan politik uang, maka masyarakat jangan menerima dan melapor ke pihak yang berwajib dan satu di antaranya pengawas pemilu,” Gidot, Sabtu (23/6/2018) malam.
Menurutnya, politik uang hanya memperbodoh masyarakat khususnya yang ada di Kalbar.
“Mau jadi apa kita jika terus ada politik uang, dan akan membuat Kalbar semakin terpuruk di masa kedepan," katanya.
Terkait politisasi SARA, menurut Bupati Bengkayang ini masyarakat telah cerdas menanggapi hal tersebut.
“Saya pikir masyarakat sudah cerdas, jadi sudahlah suku sudah final anugerah Tuhan. Menurut saya itu urusan masing-masing, kita tidak boleh lagi mempermasalahkan itu,” bebernya.
Ia menegaskan, di masa tenang lebih baik berdoa agar pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan, terhindar dari intimidasi serta sebagainya.
Selain itu, setelah di masa pilkada ini siapapun paslon yang menang, maka yang kalah haruslah legawa.
Cawagub Kalimantan Barat nomor urut 2, Suryadman Gidot menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang dan politisasi SARA.
- Usut Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Jakpus Panggil 2 Caleg Demokrat Besok
- Demokrat Hormati Bawaslu Proses Anggotanya yang Diduga Bermain Politik Uang
- Dugaan Politik Uang 2 Caleg Demokrat di DKI, Perludem Minta Bawaslu Tegas
- Bawaslu Temukan Dua Laporan Soal Politik Uang di Surabaya
- Bawaslu Cianjur Masih Mendalami Peran ASN yang Terjaring OTT Kasus Politik Uang
- ASN Kena OTT Kasus Politik Uang, Bupati Cianjur Prihatin dan Minta Bawaslu Usut Tuntas