Masih Menjadi Masalah, Rantai Distribusi Kembali Disorot Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pangan Nasional mengatur mobilisasi stok produksi petani lokal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh daerah.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta seusai mengikuti rapat internal terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (19/9).
Arif mengatakan Presiden juga menyampaikan agar Badan Pangan Nasional mengatur cadangan pangan dengan tetap memperhatikan komoditas yang membutuhkan fasilitas penyimpanan dengan suhu tertentu.
"Jadi, untuk produk-produk yang memerlukan cold room, pendingin, itu juga harus disiapkan sehingga nanti ke depan itu tugasnya bukan dari petani dikirim langsung, bukan, tetapi ada suatu tempat untuk menyimpan," katanya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap langkah tersebut dapat memutus rangkai distribusi komoditas yang terlampau panjang.
Sebab, selama ini rantai distribusi pasokan berpotensi menimbulkan lonjakan harga yang terlalu jauh.
"Misalnya ada grosir, ada tengkulak lagi, ada pengecer. Itu kan misalnya ayam kemarin pada protes sama kami berdua karena peternak ayam dibeli hanya Rp 15.500 padalah di pasar Rp 35.000, ada beda Rp 20.000, ini kan karena rantainya panjang," kata Zulkifli. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Presiden Joko Widodo meminta Badan Pangan Nasional mengatur mobilisasi stok produksi petani lokal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu