Masinton PDIP Diminta Tidak Ikut Campur Urusan Golkar
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Muslim Jaya Butarbutar mengingatkan politikus PDIP Masinton Pasaribu untuk tidak masuk dalam pusaran urusan internal partai beringin.
Hal itu disampaikannya menanggapi aksi Masinton sebagai anggota Komisi III DPR menerima pengaduan sejumlah orang yang mengaku sebagai pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kemarin, Senin (9/9).
Muslim Jaya mengatakan, pengaduan dari segelintir yang mengaku pengurus AMPG seharusnya tidak ditanggapi oleh Masinton. Karena persoalan yang diadukan terkait internal partai lain.
"Masih banyak agenda Komisi III DPR RI yang harus dituntaskan termasuk kontroversi revisi UU KPK yang menimbulkan penolakan, atau fit and proper test anggota KPK. Itu jauh lebih penting daripada mengurusi persoalan internal partai lain. Ada apa ini?" ujarnya, Selasa (10/9).
Seharusnya, lanjut dia, Masinton berkomunikasi dulu dengan anggota Komisi III dari Partai Golkar sebelum bertindak. Sehingga tidak terkesan ikut campur dalam urusan dapur partai lain.
Menurut Muslim, kader Golkar di Komisi III seperti Azis Syamsudin, Adis Kadir dan Jhon K Azis ikut mempertanyakan aksi Masinton. Karena, mereka merasa tidak pernah diberi tahu adanya pengaduan dari sejumlah orang yang mengaku pengurus AMPG.
"Jagalah kekompakan sesama partai pengusung Presiden Jokowi. Saya yakin dan percaya Masinton Pasaribu adalah politisi yang beretika, bijak dan arif untuk itu jangan masuk ke wilayah partai Golkar yang bukan urusan Masinton Pasaribu biarlah itu menjadi kewenangan Partai Golkar," pungkasnya. (dil/jpnn)
Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Muslim Jaya Butarbutar mengingatkan politikus PDIP Masinton Pasaribu untuk tidak masuk dalam pusaran urusan internal partai beringin
Redaktur & Reporter : Adil
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan
- Airlangga Membaca Peluang Kerja Sama PDIP - Prabowo, Begini Analisisnya
- PDIP: Gibran Memang Berbohong, Sampai Dua Kali