Mbak Puan: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Sesuai Kualifikasi

Selain itu, Pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat.

“Pengawasan yang super ketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat,” tutup Puan Maharani. (mrk/jpnn)