Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu

Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu
Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu
Muhaimin juga berpesan kepada pemerintah mulai tingkat desa hingga kabupaten atau kota basis-basis TKI. Dia berharap, supaya benar-benar memantau kesiapan calon TKI. "Jika benar-benar belum siap, jangan berangkat dulu," katanya.

Sementara terkait ancaman boikot pembahasan anggaran Kemenaknertrans oleh Komisi IX, menurut Muhaimin tidak ada. "Saya sudah cek, itu hanya letupan-letupan sesaat," tandasnya. Muhaimin menjelaskan, pihaknya tetap bakal melakukan rapat-rapat dengan Komisi IX. Baik itu rapat tentang anggaran Kemenakertrans tahun depan, atau rapat perlindungan TKI.

Dalam forum tersebut, beberapa kalangan juga masih menilai Muhaimin angkuh. Sebagai kepala institusi pemerintahan yang berkaitan dengan penempatan TKI, Muhaimin masih belum mengucapkan permohonan maaf terkait kasus pemancungan Ruyati. Dia masih bertutur tentang upaya kedepan yang bakal diambil Kemenakertrans untuk memperbaiki sistem penempatan TKI di negara-negara tujuan.

Padahal, tuntutan pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga Ruyati adalah rekomendasi sidang paripurna DPR. Saat ditanya kenapa pihaknya tidak kunjung meminta maaf, Muhaimin hanya tersenyum. Dia terus bungkam sampai meninggalkan forum diskusi itu.

JAKARTA - Kekompakan berbagai elemen dalam menyelesaikan polemik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipertanyakan. Sebab, paska terbongkarnya kebohongan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News