Mega Berharap Mahfud Tak Oleng

Dalam diskusi itu, Mahfud juga mengkritik proses perumusan UU?di DPR. Dia menyebut sejak diresmikan pada 2003, MK telah melakukan 365 pengujian terhadap UU. Dari sana, sebanyak 58 kasus judicial review diputuskan MK dengan pembatalan UU. Mayoritas di antaranya merupakan paket UU Politik.

 

"Paling banyak yang dibatalkan itu adalah UU Politik, misalnya UU Pemda dan UU Pemilu," katanya.Mahfud menyampaikan ini karena adanya kecenderungan dalam perumusan UU Politik lebih berdasarkan kehendak dan kompromi politik semata. Para politisi seolah membuat tafsir konstitusi sendiri berdasarkan kehendak sepihak. Walaupun resikonya justru menabrak konstitusi itu sendiri. "Sehingga, hal "hal sudah jelas salah tetap dikompromikan melalui kemenangan "kemenangan politik di parlemen. Itu yang sering terjadi," kata Mahfud. (pri)