Megawati: MPR Harus Tertinggi Supaya Tak Poco-Poco

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri terus menyuarakan perlunya amandemen Undang-undang Dasar (UUD) demi mengembalikan posais Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Menurutnya, amandemen untuk mengmbalikan posisi MPR itu perlu demi menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Kali ini, Megawati menyuarakan pentingnya amandemen UUD 1945 saat berbicara sebagai keynote speaker dalam Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/3). Hadir dalam acara itu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah tokoh lainnya.  

"MPR itu mestinya naik lagi, tinggi musti tertinggi. Kalau tidak begitu nanti poco-poco terus," kata Megawati dalam acara yang juga dihadiri para rektor berbagai perguruan tinggi.

Poco-poco yang dimaksud Megawati adalah gaya tari yang maju selangkah, tapi mundur dua langkah, lanats kembali ke tempat semula. Artinya, pembangunan pun hanya berjalan di tempat.

Dalam forum itu Megawati juga mengingatkan  pentingnya haluan bagi pembangunan negara. Di era Bung Karno, kata Megawati, ada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Megawati menambahkan, sejak reformasi 1998, liberalisasi telah masuk dalam keseluruhan sendi-sendi kehidupan negara. Liberalisasi di bidang politik dan ekonomi berjalan simultan sebagai konsekuensi penandatanganan letter of intent Dana Moneter Internasional (IMF) di era Presiden Soeharto dengan IMF. Praktik demokrasi di Indonesia pun berubah drastis.

Karenanya Megawati mendukung upaya untuk meloloskan amandemen UUD 1945. Soal proses pelaksanaannya, ketua umum PDI Perjuangan itu menyerahkannya ke MPR.

Namun, ia mengingatkan bahwa amandemen  harus dilakukan secara terbatas. Tujuannya agar amandemen tidak melebar.