Membedah Untung dan Rugi Rencana Jokowi Pangkas Pajak Korporasi

Salah satu faktor yang membuat Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut UU itu laiknya kanebo kering adalah rentang waktu waktu.
UU itu lahir 16 tahun lalu. Apabila ditarik ke konteks kekinian, tentu sudah banyak sekali poin demi poin yang harus diubah.
Dari sisi makro, pemerintah berkeinginan agar hadir ekosistem tenaga kerja yang lebih baik.
Dengan begitu, investasi dari dalam maupun luar negeri dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, itu semua belumlah cukup. Masih banyak reformasi struktural yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Tugas berat memang menanti Jokowi di periode kedua pemerintahan nanti bersama KH Ma'ruf Amin. Untuk itu, Jokowi harus bekerja lebih keras lagi.
Periode pertama yang akan berakhir memang menorehkan sejumlah pencapaian.
Misalnya, pembangunan infrastruktur di mana-mana sehingga menuai apresiasi dari masyarakat.
Tensi politik dalam negeri mendingin setelah Presiden Terpilih Joko Widodo bertemu dengan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7).
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Koordinator Gerakan Indonesia Cerah Tanggapi Kelompok yang Kerap Sudutkan Jokowi
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta