Mencampuri Urusan Trisakti, Menristekdikti Harus Dicopot
Nova menambahkan, kebohongan Menteri Nasir ini bentuk pelecehan serta penghinaan terhadap DPR yang terhormat.
"Karena nyatanya banyak aduan dari mahasiswa yang kami terima tentang PDPT yang tidak bisa di akses, bahkan aduan tentang Hibah Usakti pun diblok oleh Menristekdikti," tandas Nova.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti di Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (21/7) dengan agenda pembahasan Pagu Indikatif tahun 2017, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru secara kritis mengajukan pertanyaan kepada Menteri Nasir.
Pertanyaan ini terkait dengan minimnya peran Perguruan Tinggi Swasta dalam menghasilkan kajian serta penelitian ilmiah. Hal ini berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN seperti UI dan ITB yang sudah menghasilkan karya lewat research ilmiah.
Hal ini semestinya menjadi perhatian Menristekdikti. Apalagi, pada 2016 ini, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Integrasi kawasan ini mengharuskan keterbukaan terhadap negara-negara di Asean, termasuk di dunia pendidikan.
Untuk itu, penciptaan peran perguruan tinggi yang penuh dengan daya saing, daya cipta dan kreativitas sangat penting.(boy/jpnn)
JAKARTA - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Presiden Joko Widodo memasukan nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BNPT Gelar Asesmen Objek Vital dan Sosialisasi di PLTDG Bali
- Nurul Ghufron Sengaja Mangkir di Sidang Etik Dewas KPK, Begini Alasannya
- Erupsi Gunung Ruang, 9 Ribu Warga Dievakuasi dari Pulau Tagulandang
- Waspada Cuaca Hari Ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
- Pantauan Terkini Gunung Ruang, Asap Membumbung Tinggi
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Digantung, ORI Buka Suara, Sulit jadi Orang Terpilih Seperti PPPK