Mendagri: 3000 Legislator Daerah Berkasus Hukum

Mendagri: 3000 Legislator Daerah Berkasus Hukum
Mendagri: 3000 Legislator Daerah Berkasus Hukum
Gamawan juga sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait posisi mantan Wali Kota Parepare yang juga berkasus hukum. Hanya saja menurutnya, Kemendagri belum menerima salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Makanya, kata dia, hal ini baru mau dipertanyakan ke MA. Langkah bersurat ke MA akan dilakukan Kemendagri. "Kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru kita buatkan SK pemberhentian. Saya tidak bisa buat SK berdasarkan berita," katanya.

Terkait dengan posisi siapa yang akan menjabat Sekretaris Kota Makassar pengganti Anis Kama, Gamawan mengaku hal itu masih dalam proses. Ia mengatakan, baperjakat masih melakukan evaluasi. Hasil penialaian baperjakat inilah yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penentuan siapa yang akan menjadi Sekkot Makassar.

Sebelum memulai pembahasannya, Gamawan juga memuji FAJAR Grup. Menurutnya, perkembangan media di Sulsel, jauh lebih pesat dibandingkan daerah-daerah lain di Tanah Air. Khusus di Sulsel, katanya, Harian FAJAR merupakan media yang paling berpengaruh dan berkembang. "Kemajuan koran dan media FAJAR jauh lebih meningkat dibanding daerah lain," katanya.

Sementara itu Direktur Utama PT Media Fajar, H Syamsu Nur, menjelaskan bahwa jaringan Fajar bernaung di bawah bendera Jawa Pos Gorup. Fajar Grup juga memiliki beberapa media yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Ia juga membeberkan bahwa selama tiga tahun terakhir ini, melalui The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) memberikan award kepada pemerintah daerah di Sulsel yakni kabupaten/kota yang dianggap berhasil.

MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyayangkan tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh legislator di Indonesia. Kementerian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News