Mendagri, Menlu, Menhan Patut Dievaluasi

Untuk Mendagri, Massardi menyatakan, fungsi kinerja menteri itu hampir pasti jarang terdengar di media. Selain itu, banyaknya kekisruhan antar etnis dan kelompok masyarakat di beberapa daerah itu juga menjadi bukti lemahnya menteri dalam negeri (Mendagri). “Negeri ini tidak pernah luput dari kerusuhan. Yang saya lihat lebih didasari atas masalah sepele, misalnya masalah perebutan wilayah. Seharusnya ini bisa ditanggulangi lebih awal oleh menteri dalam negeri dan pemangku daerah,” katanya.

Menteri yang kali ini mendapat sorotan tajam adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Menurutnya, Menlu ini lemah dalam berdiplomasi. “Hubungan negeri ini dengan Malaysia yang terus memburuk, bukti bahwa kementerian luar negeri kita sangat lemah. Juga dibuktikan lagi dengan batalnya Presiden SBY ke Belanda cuma karena takut gertakan segelintiran orang-orang RMS (Republik Maluku Selatan). Untuk itu, Menlu sudah layak di reshuffle,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik UI Maswadi Rauf menyatakan masa kerja setahun ini menjadi momentum yang pas untuk menilai kinerja menteri. Dan rakyat pun menagih janji agar para menteri yang tidak sesuai bidangnya segera dievaluasi. “Dulu presiden pernah berjanji kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada menterinya untuk bekerja selama setahun. Itu untuk menanggapi maraknya kritik dari masyarakat terhadap menteri yang tidak sesuai posnya masing-masing. Nah, kini sangat wajar untuk menagih janji itu,” ucap Maswadi Rauf, kepada INDOPOS, semalam.

Menurut  Maswadi Rauf, untuk memenuhi janji itu, presiden harus memakai beberapa acuan dalam menilai kinerja menteri. Acuan yang paling utama adalah laporan dari Unit Kerja bidang Pengawasan, Pengendalian Pembangunan (UKP4). “Dibentuknya UKP4 di bawah Pak Kuntoro untuk melakukan evaluasi kinerja menteri. Nah, itulah yang harus menjadi acuan dari presiden,” ucapnya.