Mendagri Tito: MPP Akan Kurangi Potensi Tindak Pidana Korupsi
Pemda bisa mengawali pembangunan MPP dengan membangun gedung, sistem, dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan pola pikir maju.
Tito Karnavian menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan MPP dengan baik dan optimal.
Pria kelahiran Palembang itu mengakui masih ada daerah yang belum maksimal menjalankan MPP.
Contohnya, daerah yang memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tetapi tidak mempunyai MPP.
Akibatnya, tidak ada perubahan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanannya dinilai cenderung monoton.
Di sisi lain, ada pula daerah lainnya yang hanya memiliki gedung MPP, tetapi sistem pelayanan di dalamnya tidak berjalan.
Tito menyebut ada pula daerah yang memiliki MPP tetapi kinerja pelayannya belum memadai karena SDM masih menganut cara dan budaya lama.
Untuk itu, Tito berharap MPP bisa dikuti dengan sistemberjalan dan pelayanan yang terintegrasi.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Mal Pelayanan Publik akan mengurangi potensi tindak pidana korupsi.
- Mendagri Tito Pidato di Global Security Forum di Qatar
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Jadi Irup Hari Otda 2025, Sekda Sumsel Sampaikan Pesan Penting Mendagri Tito, Simak
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Mendagri Minta Pemkot Palembang Manjakan Masyarakat dengan Fasilitas Mirip Singapura
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan