Mendagri Usul Pilkada Didanai APBN
Cegah Politisasi APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD
Kamis, 07 Februari 2013 – 00:27 WIB
Lantas bagaimana mekanisme penggunaan APBN untuk Pilkada" "Nanti akan kita bahas bersama DPR dan Menteri Keuangan," lanjutnya.
Karenanya Mendagri juga tengah menggodok mekanisme penyelengaraan Pilkada yang murah dan efisien. Salah satunya dengan menyederhanakan pola kampanye.
Ide yang dimunculkan antara lain membatasi penggunaan baliho calon yang biasanya dipasang di jalan-jalan utama. “Atau kampanye hanya lewat satu pintu, sehingga biaya kampanye masing-masing bisa dikontrol," cetusnya.
Tentunya, lanjut Mendagri, perlu pula adanya sanksi bagi calon yang melakukan penyimpangan. Namun diakuinya, soal sanksi itu harus dirumuskan secara matang untuk menghindari kekisruhan.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar Pilkada dibiayai dengan APBN. Tujuannya, untuk menghindarkan politisasi
BERITA TERKAIT
- Eman Suherman Putra Daerah Terbaik untuk Masa Depan Majalengka
- Nalim Unggul di Survei NasDem & Makin Optimistis Maju pada Pilkada Merangin
- Elektabilitas Faida Makin Tinggi Jelang Pilkada Jember
- Prof Zainuddin Maliki: Rakyat Mendambakan Sentuhan Muhammadiyah terhadap Sektor Tambang
- Mujiyono & Heru Figur Jawa yang Berpotensi Jadi Penentu di Pilkada Jakarta
- Elite PPP Sebut Seluruh Kader Sudah Bekerja Maksimal di Pemilu 2024