Menilik Kebijakan Utang

Risikonya SBN harus dikonversi dalam bentuk valas agar bisa mengambil market internasional. Padahal situasi ke depan proyeksinya nilai tukar masih dalam keadaan volatile. Mitigasinya pemerintah harus punya stok valas yang besar dari hasil nilai tukar yang murah pada saat pembayaran. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kebijakan penyelarasan dengan Bank Indonesia.

Terakhir, pemerintah harus memastikan berbagai mitigasi risiko tata kelola utang secara komprehensif. Meski secara kuantitas jumlah utang pemerintah masih jauh dari batas ketentuan perundang-undangan, namun risiko sekecil apapun harus terkelola dengan baik, khususnya saat SBN mayoritas dikuasai oleh investor luar negeri.(***)