JPNN.com 
Menkes Beberkan Kronologi Munculnya Ide Vaksin Berbayar Bagi Individu
Kemudian 5 Juli draf perubahan Permenkes nomor 10 Tahun 2021 ditandatangani. Selanjutnya pada 6 Juli Permenkes perubahan itu menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly demi memperoleh persetujuan.
Ide tentang vaksin berbayar bagi individu sebelum dikritik Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.
Menurut dia, kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas. Selain itu, kebijakan tersebut bakal membuat orang malas vaksinasi.
"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," kata Tulus dalam keterangan persnya, Senin (12/7).
Menurut alumnus Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksin. Misalnya bakal ada anggapan vaksin berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya," ungkap Tulus. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau BGS tidak menampik bahwa pemerintah memiliki ide tentang vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Menteri Kesehatan Pastikan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Lebih Aman
- Spesialis Trisula
- Dokter Spesialis
- Lestari Moerdijat: Gerakan Pencegahan Malaria Harus Terus Dilakukan Secara Masif
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- Kemenkes Butuh 5.500 Tenaga Kerja untuk 4 RS Baru Milik Pemerintah
