Menkes Jangan Ambil Alih Kewenangan BPOM soal Izin Edar Obat

Menkes Jangan Ambil Alih Kewenangan BPOM soal Izin Edar Obat
BPOM. Foto ilustrasi: antaranews.com

“Jadi kalau Menkes ingin menekan harga obat ke level yang lebih murah, maka Menkes harus mendorong untuk mengurangi impor bahan baku obat dan membuka keran bagaimana industri bahan baku obat bisa difasilitasi di Indonesia. Masak kalah sama Thailand? Juga membuat distribusi obat bisa lebih sederhana. Bahkan memberantas adanya dugaan mafia impor bahan baku obat,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, apakah bisa dijamin jika pengambilalihan perizinan obat oleh Menkes, tidak akan mampu menurunkan harga obat, karena duduk persoalannya memang bukan pada perizinan. “Alih alih perizinan di Kemenkes malah menjadi masalah baru, dan harga obat malah kian mahal,” jelas Tulus.

Sebelumnya, Ketua Komisi IX Ansory Siregar mengungkapkan bahwa rencana mengambil kembali wewenang memberikan izin edar obat oleh Kemenkes hendaknya tidak diteruskan, karena masih banyak tugas dari Kemenkes yang belum diselesaikan dengan baik.

“Rencana Menkes Terawan untuk ambil lagi wewenang Badan POM tekait izin edar dan produksi dihentikan sajalah, masih banyak tugas lain yang belum selesai, seperti soal BPJK Kesehatan yang merugi hingga triliunan rupiah, mahalnya harga obat, pembuatan e-katalog, masih banyak kok yang harus diselesaikan,” kata Ansory.

Komisi IX, kata Ansory akan meminta Menkes dan jajarannya untuk focus menangani berbagai masalah dalam bidang obat dan pengobatan yang dinilai belum memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

“Misalnya, kenapa harga obat di Indonesia itu paling mahal di Asia, padahal sudah ada aturan mengenai penggunaan obat generik atau kebijakan untuk membuat generiknya agar harganya terjangkau. Lalu kenapa, klaim pengobatan BPJS Kesehatan itu tinggi sekali bukankah sudah diwajibkan menggunakan obat murah dan berkualitas. Ini kan harus diselesaikan dulu masalahnya beralih ke lainnya,” kata Ansory.

Menkes Terawan perlu mengambil langkah strategis untuk memenuhi ketersediaanobat dan alat kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Fokus pemerintah itu kan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor terpenting untuk mewujudkan SDM unggul itu kesehatan, itu dulu,” katanya.

Ansory mengatakan, BPOM justru perlu penguatan mengingat maraknya produk ilegal yang masuk di era teknologi ini. Sistem pengawasan obat dan makanan perlu diperkuat seiring berkembangnya teknologi, media dan berkembangnya pasar bebas.

Rencana Menkes Terawan Agus Putranto mengambil alih perizinan peredaran obat-obatan dianggap melanggar aturan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News