Menkeu Diundang Seminar Ical, Langsung Dikritik soal APBN 2016

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyampaikan langsung kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di hadapan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang dihadirkan dalam Seminar Pembangunan Indonesia bertajuk "Kemampuan Pemenuhan Target Pembangunan di APBN 2016".

Diskusi yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat itu dihadiri sejumlah elite Golkar seperti Waketum Golkar Theo L Sambuaga, Ketua Komisi XI dari Golkar, Fadel Muhammad hingga pengamat ekonomi Didik J Rachbini.

'Golkar selama ini dekat dengan kekuasaan, meski sekarang golkar di luar kekuasaan tapi selalu memberikan masukan yang konstruktif, boleh ditanya kepada Menteri Keuangan," kata Ical, mengawali pidatonya dalam seminar itu, Rabu (11/11).

Dalam paparannya, Ical sedikit memuji adanya kemajuan dalam postur APBN 2016, terutama terkait asumsi makro ekonomi dengan adanta terobosan baru yang sebelumnya tidak ada pada APBN terdahulu, yakni target pembangunan.

"Inisiatif DPR untuk menyertakan target pembangunan selain indikator makro ekonomi adalah keputusan politik yang berlandaskan pada komitmen untuk membangun akuntabilitas yang lebih baik," kata Ical.

Namun, Ical juga menyampaikan catatan kritis terkait APBN 2016 sebegai bentuk kritik terhadap pemerintah. Dimana, Ical menyampaikan APBN yang penuh dengan catatan perlu diverifikasi. Dan dilakukan triangulasi apakah benar APBN 2016 itu sudah pro rakyat dan sjalan dengan mandat konstitusi.

"APBN 2016 ini mempunyai nilai strategis dan politis bagi terwujudnya program pemerintah yang terangkum dalam nawacita. Untuk itu APBN 2016 perlu direview apakaj kebijakan fiskal di dalamnya sudah nyata-nyata diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan," ujar mantan Menko Kesra itu.

Ia menyebutkan bahwa postur APBN 2016 yang diajukan pemerintah menurut Partai Golkar kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat. Belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun sementara penerimaan hanya Rp 1.822,5 triliun, telah menimbulkan defisit sebesar Rp 273,2 triliun.